Komisi VI Tekankan Pentingnya Massifikasi Edukasi Kelistrikan Saat Bencana

29-11-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Oji/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima minta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memasifkan edukasi kepada masyarakat terkait Standard Operational Procedure (SOP) jika terjadi bencana. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana penanganan kelistrikan harus dilakukan jika terjadi bencana.

 

"Sehingga, masyarakat tahu mengenai standard operational procedure terkait dengan penanganan kelistrikan atau elektrifikasi di daerah bencana. Kalau terjadi bencana, itu SOP-nya seperti apa. Nah ini perlu diglorifikasikan agar masyarakat tahu," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Pembahasan PMN Tunai tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

 

Aria Bima mencontohkan, jika terjadi banjir, listrik yang seharusnya dimatikan agar tidak menimbulkan korsleting listrik, seringkali tidak kunjung mati. Sehingga, hal tersebut dapat membahayakan masyarakat itu sendiri. "Ini penting supaya semua bisa tahu persis, baik itu yang banjir dalam skala kecil maupun skala besar (agar) segera humasnya PLN di daerah menyampaikan mitigasi penyelesaiannya seperti apa dan tahapan-tahapannya seperti apa," jelasnya.

 

Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menanyakan penanganan darurat PLN yang ada di posko-posko bencana. "Karena (pada saat bencana) komunikasi mati, baik itu antar keluarga, antar lembaga, antar ormas yang dibutuhkan untuk bantuan-bantuan yang ada. Mohon yang sudah dilakukan PLN saat ini disampaikan ke publik, perlu sebaiknya harus seperti apa masyarakat harus mendapat layanan kelistrikan di tempat bencana," imbuhnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...